Berita Terkini

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare menerima kunjungan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Kota Parepare yang didampingi oleh Dosen Pengampu mata kuliah "Tindak Pidana Pemilu". Kunjungan tersebut, berdasarkan surat yang diterima, bertujuan untuk mengamati dan mempelajari kegiatan yang berkaitan dengan hukum pada hari Jumat (14/11/2025). Ketua KPU Kota Parepare, Muhammad Awal Yanto, dalam sambutannya memperkenalkan masing-masing anggota KPU beserta tugas pokok dan fungsinya, serta menyampaikan apresiasi atas inisiasi Dosen Pengampu. Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, Ahmad Perdana Putra, mengungkapkan harapannya kepada mahasiswa IAIN Kota Parepare sebagai generasi muda agar mampu menjadi corong informasi sekaligus berbagi pengetahuan terkait kepemiluan. "Kegiatan seperti ini merupakan langkah partisipasi aktif dan kolaborasi, di mana masyarakat, kelompok masyarakat, maupun instansi terkait dapat bekerja sama secara bertanggungjawab dalam pembangunan demokrasi serta pendidikan politik kepada masyarakat luas," pungkasnya. Ilham H. Muhtar, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, menjelaskan tugas-tugas dan langkah-langkah dalam menangani pelanggaran kode etik serta menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu. Selanjutnya, Ketua Divisi Data dan Informasi menerangkan terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dilaksanakan per triwulan di tingkat KPU Kabupaten atau Kota. Nur Islah, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, memaparkan tugas tiga lembaga utama dalam penyelenggaraan Pemilu, yaitu KPU sebagai pelaksana, Bawaslu sebagai pengawas, dan DKPP sebagai penegak kode etik. Terakhir, Dosen Pengampu mata kuliah "Tindak Pidana Pemilu," Bapak Rusdianto Sudirman, menyampaikan harapannya kepada mahasiswa yang hadir agar dapat mengambil ilmu dari pemaparan penyelenggara Pemilu selaku praktisi demokrasi. "Kegiatan ini sangat berharga bagi adik-adik mahasiswa dalam proses pembelajaran. Semoga KPU Parepare dapat hadir kembali di kampus untuk melakukan sosialisasi dalam bentuk kegiatan yang inovatif," tutup beliau. Turut hadir dalam kegiatan tersebut para staf Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Selasa, 11 November 2025, di Aula Kantor KPU Kota Parepare. Kegiatan ini digelar berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan Konsultasi Publik di lingkup unit penyelenggara pelayanan publik. Kegiatan ini menjadi sarana bagi KPU untuk menyampaikan hasil survei sekaligus menerima masukan dari berbagai pihak guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Forum dibuka oleh Ketua KPU Kota Parepare, Muh. Awal Yanto, yang menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam evaluasi pelayanan. “Hasil survei ini menjadi cerminan penilaian masyarakat terhadap pelayanan KPU. Masukan dari forum ini sangat berarti bagi peningkatan layanan ke depan,” ujarnya. Seluruh anggota KPU Kota Parepare turut memberikan sambutan secara bergantian, menyampaikan pandangan dan komitmen untuk terus memperkuat kualitas pelayanan yang cepat, profesional, dan berintegritas. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan hasil SKM oleh Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi, Sitti Kadriyah Kadir, yang memaparkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap beberapa unsur dan aspek pelayanan publik. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Forkopimda, instansi terkait, partai politik, akademisi, serta penyelenggara pemilu tingkat kecamatan pada Pemilihan Serentak 2024. Melalui diskusi interaktif, peserta aktif memberikan saran dan masukan untuk perbaikan pelayanan publik di KPU Kota Parepare. Melalui forum ini, KPU Kota Parepare menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dalam menghadirkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Anggota KPU Kota Parepare Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin) Kalmasyari, bersama Kasubag Rendatin Siti Kadriyah Kadir, serta Admin/Operator Sidalih Andi Fatma, menghadiri Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Validasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester II Tahun 2025 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Senin–Selasa (3–4/11/2025) di Aula KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Anggota KPU Provinsi Sulsel Divisi Data dan Informasi, Romy Harminto, didampingi Kabag, Kasubag, serta Operator Sidalih KPU Provinsi Sulsel. Agenda utama rakor meliputi pelaporan progres PDPB berdasarkan data yang diturunkan oleh KPU RI, analisis potensi kegandaan data baik di dalam maupun luar Provinsi Sulsel, persiapan rekapitulasi pleno PDPB Triwulan IV tingkat kabupaten/kota, serta rencana tindak lanjut validasi data PDPB menjelang rekapitulasi Semester II tingkat Provinsi Sulsel. Dalam kesempatan tersebut, Anggota KPUParepare Kalmasyari, menegaskan komitmennya untuk melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih secara cermat, akuntabel dan berkelanjutan, guna mewujudkan data pemilih yang komprehensif, akurat, dan mutakhir untuk pemilihan berikutnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta PKPU Nomor 1 Tahun 2025. Kegiatan ini diikuti oseluruh Anggota KPU Kabupaten/ Kota Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin), Kasubag Rendatin, serta Admin/Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) se-Sulawesi Selatan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare, menggelar Rapat Koordinasi tindak lanjut data hasil sinkronisasi Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Semester II Tahun, Jumat (24/10/2025) di Aula KPU Parepare. Rapat ini merupakan bagian dari proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai langkah strategis untuk memastikan keakuratan dan validitas data pemilih dalam persiapan pemilu yang akan datang. ‎ ‎Kegiatan ini dibuka langsung Ketua KPU Parepare, Muhammad Awal Yanto, turut hadir seluruh Anggota KPU memberikan arahan, Kasubag Perencanaan Data dan Informasi selaku moderator, Kasubag Kul, Kasubag Sosdiklih dan Parmas, serta Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Rapat koordinasi ini mengundang Anggota Bawaslu Kota Parepare sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi informasi publik. ‎Beberapa masukan dari Bawaslu terkait pengelolaan data DP4, strategi perekaman identitas bagi pemilih baru hasil koordinasi dengan disdukcapil dan tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Penjelasan terkait Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan pengelolaan data, serta prosesnya disampaikan langsung oleh Kalmasyari selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Parepare. Melalui kegiatan ini, diharapkan koordinasi antara KPU dan Bawaslu semakin solid sehingga proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kota Parepare dapat berjalan optimal menuju Pemilihan mendatang. KPU Parepare lanjut Kalma, berkomitmen dalam menyusun daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung terselenggaranya pemilu yang demokratis dan berkualitas.

KPU Kota Parepare mengikuti secara daring kegiatan, Rapat koordinasi pengawasan dalam rangka peningkatan dan penguatan kinerja pengawasan di lingkungan KPU, Selasa (21/10/2025) di Aula Kantor KPU Kota Parepare. Materi pertama disampaikan oleh BPKP yang memaparkan terkait lingkungan pengendalian intern, selanjutnya materi kedua disampaikan oleh Inspektur Utama dan Ketua divisi hukum dan pengawasan KPU RI yang memaparkan mengenai Keputusan KPU Nomor 855 tahun 2025 tentang Pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, dengan terbitnya Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025 maka Keputusan KPU Nomor 1356 tahun 2023 dicabut dan tidak berlaku lagi, Ungkapnya. Beliau juga menekankan bahwa Penguatan pengawasan di setiap satuan kerja harus ditingkatkan. Lanjut pemaparan materi juga disampaikan oleh Kejaksaan yang menjelaskan terkait permasalahan hukum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah serta penyelesaian kerugian keuangan negara dan Kepolisian yang menjelaskan terkait sinergitas KPU dan APH dalam penanganan dan penyelesaian kasus Tipikor, selanjutnya materi terkait Sosialisasi Whistle Blowing System dipaparkan oleh KPK dan Materi Komitmen penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan disampaikan oleh BPK. Kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Parepare, PLT. Sekretaris, Kasubag dan Seluruh Staf KPU Kota Parepare

  Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kota Parepare, Ahmad Perdana Putra hadir secara daring dalam Rapat Koordinasi dan Launching Indeks Partisipasi Pilkada 2024 yang dilaksanakan mulai dari tanggal 17 hingga 19 Oktober 2025. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Provinsi maupun Kabupaten/Kota pada Jumat (17/10/2025) Rapat tersebut dibuka oleh Ketua KPU Mochammad Afifuddin. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa KPU daerah dapat berfungsi sebagai influencer positif yang menjelaskan berbagai kegiatan KPU melalui media sosial di tengah tantangan informasi hoaks atau ketidakakuratan informasi.  Selanjutnya, Ifa Rosita Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan memberikan apresiasi atas upaya peningkatan indeks partisipasi. Ia menegaskan bahwa indeks partisipasi pemilu maupun demokrasi merupakan tanggung jawab bersama antara penyelenggara pemilu dan pemerintah, sehingga langkah kolaboratif perlu terus dilanjutkan. Lebih jauh, August Mellaz Ketua Divisi Sosdiklih dan Parmas menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan kerjasama multipihak. Ia menyebut indeks partisipasi pilkada sebagai produk intelektual yang merefleksikan fakta nyata di lapangan. Selain itu, fokus KPU pada keterbukaan informasi publik diharapkan menjadi pemicu perubahan positif dalam peningkatkan layanaan permintaan informasi di lembaga mana pun. Kemudian, Ketua Divisi SDM Parsadaan Harahap menekankan peran sosialisasi dan pendidikan pemilih (Sosdiklih) dalam membangun literasi masyarakat serta stakeholder agar kinerja KPU dapat dipahami dengan baik dan berjalan searah. Di sisi lain, divisi SDM juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di satker KPU. Terakhir, Idham Kholik, Ketua Teknis Penyelenggaraan menegaskan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya penting pada tahapan pemilu saja. KPU juga bertanggung jawab menciptakan partisipasi yang bermakna dengan melibatkan multipihak di luar tahapan pemilu. Pada kegiatan ini akan diisi oleh sejumlah narasumber yang kompeten dan dilanjutkan dengan Launching Hasil Nilai Indeks Partisipasi Pilkada Tahun 2024